Reporter Bogor
BOGOR - Keputusan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memicu demonstrasi dari para mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, pada Senin (5/9/2022).
Dalam aksinya, para mahasiswa menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, terutama jenis Pertalite yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat menengah ke bawah.
“Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Koordinator Lapangan, Maulana Lazuardi dalam pernyataannya.
Menurutnya, tindakan menaikan harga BBM sesuai harga pasar merupakan bentuk ekonomi liberalisme yang harus ditolak. Pihaknya juga meminta pemerintah untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat miskin.
“Menuntut pemerintah menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM subsidi bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia,” ujar Maulana.
Sebelumnya, keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi itu disampaikan oleh Presiden Jokowi yang didampingi para Menteri Terkait, pada Sabtu (3/9).
“Pertalite dari Rp 7.650 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.000 jadi Rp 14.500 per liter,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat mendampingi Jokowi.
Terkait itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan terus meningkat.
Menurutnya, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
“Mestinya uang pemerintah itu diberikan untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu,” kata Jokowi.
Merespons kenaikan harga BBM itu, Lazuardi menilai kebijakan liberalisme hanya akan menguntungkan pihak asing dan para pemilik modal. Sementara, rakyat kecil hanya bisa gigit jari. Pihaknya juga menuding Pemerintah sudah kehilangan cara untuk memperbaiki perekonomian. Padahal, besarnya utang luar negeri, kasus mafia migas, bahkan tingkat penyerapan anggaran yang buruk merupakan penyebab tidak optimalnya APBN.
“Bukannya menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Pemerintah malah memilih untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang jelas-jelas berdampak sistemik terhadap buruknya perekonomian di negeri ini,” keluhnya.
Usai aksi di area Jalan Sudirman, dengan pengawalan ketat massa kembali bergerak menuju gedung DPRD Kota Bogor. Awalnya massa tidak diperkenankan masuk, hingga terjadi saling dorong mendorong dan akhirnya pihak DPRD menerima untuk audensi di aula gedung serbaguna dengan Ketua dan Wakil DPRD Kota Bogor. (Nai)
