IMM Bogor Raya Unras Depan Istana Bogor, Tolak Kenaikan BBM dan RKUHP

- Selasa, 6 September 2022 | 16:56 WIB

dNewsstar.com - Pasca keputusan kenaikan BBM oleh pemerintah, menimbulkan dan memicu aksi demontrasi diberbagai penjuru negeri. Salah satunya aksi Unjuk Rasa (Unras) yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bogor Raya di kawasan Istana Presiden, Kota Bogor, pada Selasa (6/9/2022).

Dalam aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI ini, pihak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bogor memberikan sikap control sosial kepada pemerintah Republik Indonesia dengan beberapa point tuntutan. Yaitu Tolak Kenaikan BBM dan Tolak RKUHP.

Nana Mulyana selaku Korlap Aksi menuturkan, Mahasiswa sebagai generasi yang paling diandalkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, sudah selazimnya menyadari arti fungsi serta peran yang seharusnya dilakukan.

"Salah satu sikap penting yang harus dimiliki seorang agent of change adalah sikap yang
mencerminkan kepedulian. Salah satu variable penting kepedulian ialah kepekaan. Dalam hal ini kita mahasiswa melihat polemik yang menggucang Bumi pertiwi, dimulai dari banyaknya pasal kontroversial dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP)," jelasnya.

Menurutnya, semuanya itu yang nilai seperti terlahir kembali produk kolonial gaya baru, yang dikaji ada sekitar 14 pasal kontroversial, salah satunya yang sangat disoroti pada pasal 218 dan 207 soal menghina presiden dan pejabat pemerintahan akan dipidana, selain masih ambigu, pasal tersebeut mencerminkan kemunduran Bumi pertiwi.

"yang kita pahami majunya sebuah Negara itu karena adanya check and balance didalamnya, jika suara-suara rakyat dibatasi, bagaimana caranya kita mengontrol stabilitas negara, yang paling penting, ketika pejabat lembaga setingkat negara proporsional dalam menjalankan tupoksinya, tidak akan pernah ada pekikan-pekikan yang disuarkan.

Senada disampaikan juga oleh Hendi selaku Ketua Umum PC IMM Bogor raya, selain rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP), pihak IMM juga menyoroti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pasalnya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kali ini dinilai adalah sebuah kegagalan pemimpin Bumi pertiwi dalam menjalankan nahkodanya, Presiden tak mampu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat menengah kebawah tentunya sangat terdampak ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan, ketika BBM Bersubsidi dinaikan maka bahan pokok lainnya pun akan ikut naik pula, padahal ketika proyek-proyek Nasional diberhentikan sementara, dana yang dikucurkan untuk proyek tersebut bisa digunakan untuk mensubsidi BBM, kegagalan ini perlu kita sikapi," tandas Hendi.

inilah Adapun poin-poin hasil kajian yang akan disampaikan kepada Pemerintah
Republik Indonesia sebagai berikut :

Halaman:

Editor: Asep kurniawan

Tags

Terkini

FISIPKOM Borong Juara Unida Ambassador

Sabtu, 14 Januari 2023 | 15:33 WIB
X