• Rabu, 30 November 2022

Pusat Harus Ikut Maksimalkan Potensi Heritage di Tiap Daerah

- Minggu, 18 September 2022 | 17:59 WIB
Foto : Ist Humas Pemkot Bogor
Foto : Ist Humas Pemkot Bogor

dnewsstar -Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) menggelar seminar nasional bertajuk 'Langkah Strategis Menghadapi Persaingan Global di Era Pasca Pandemi COVID-19 Bagi Kota Pusaka' di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Sabtu (17/9/2022).

Seminar tersebut menghadirkan pembicara Ketua Presidium JKPI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, Staf Ahli Menteri PUPR Dadang Rukmana, Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf Wawan Gunawan dan Manager George Town Heritage Malaysia Mohammad Hijas Sahari.

Bima Arya mengatakan, perlu adanya atensi yang lebih dari pemerintah pusat untuk ikut memaksimalkan potensi kota pusaka dan kawasan heritage yang ada di setiap kota-kota di Tanah Air.

"Ini terkait dengan visi top leaders kita. Mulai dari presiden, kementerian terkait, diturunkan kepada pemerintah daerah. Saya tidak tahu apakah republik ini dengan kementerian terkait pernah menghitung apabila Indonesia fokus untuk menjadi negara yang betul-betul memaksimalkan potensi heritage-nya. Karena kita tidak kalah. Itu karakter dasar yang luar biasa," ungkap Bima Arya.

Bima Arya melalui JKPI akan menyampaikan isu kota pusaka ini kepada pemerintah pusat dan bahkan kepada para calon presiden (capres) untuk menyusun formula yang tempat pengembangan kawasan heritage. 

"Saya membayangkan kalau nanti kita titipkan pesan ini kepada para capres untuk menghitung kalau setiap kota pusaka diberi anggaran, diberikan atensi, dibangun infrastrukturnya, diperjelas konsepnya, maka bisa berkontribusi pada pertumbuhan devisanya berapa? economic growth-nya berapa? Jangan-jangan ini lebih strategis dibanding kita mengejar target-target yang lain. Karena anggota JKPI ini ada 73 kota/kabupaten," ujar Bima.

Untuk itu, lanjut Bima, perlu kolaborasi karena pemerintah daerah banyak keterbatasan, tidak saja anggaran tapi juga wewenang dan otoritas.

"Makanya visi tadi harus diturunkan dalam bentuk sistem kolaborasi yang canggih," katanya.

Persoalan lain yang menjadi kendala dalam mengembangkan kawasan heritage adalah regulasi. "Sering kali kita terbentur oleh persoalan itu. Aturan yang belum kuat, belum ada dasarnya, di banyak tempat warga tidak paham kalau itu heritage, main bongkar. Padahal kalau digarap dengan kuat, banyak values, banyak sekali cerita inspiratif. Tetapi keluarga yang punya bangunan ini bingung karena tidak punya uang untuk renovasi. Kita perlu regulasi-regulasi seperti ini sehingga persoalan alas hak atau kepemilikan tidak menjadi kendala," jelas Bima.

Halaman:

Editor: Asep kurniawan

Tags

Terkini

Lapas Bogor Resmikan Instalasi Air Langsung Konsumsi

Senin, 28 November 2022 | 19:46 WIB

BK DPRD Kota Bogor Tampung Aspirasi KADIN dan Jaskon

Kamis, 24 November 2022 | 20:22 WIB

RSUD dan IDI Kota Bogor kembali Kirim Tenaga Medis

Rabu, 23 November 2022 | 14:59 WIB

RSUD Kota Bogor Tampung Korban Gempa Cianjur

Rabu, 23 November 2022 | 14:58 WIB

Produk UMKM Alumni IPB Menembus Pasar Eropa

Selasa, 22 November 2022 | 20:59 WIB

Porwanas Jatim 2022: Tim Catur DKI Menang Dua Babak

Selasa, 22 November 2022 | 13:55 WIB

DPC Internasional HA IPB Belanda Dilantik

Minggu, 20 November 2022 | 19:03 WIB
X