dnewsstar - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor. Hasilnya kedua belah pihak sepakat agar anggaran pokok pikiran (Pokir) lebih transparan sehingga penunjukan rekanan bisa lebih fair atau adil.
Dalam audiensi dengan Pemkot Bogor, para asosiasi jasa konstruksi kembali berdiskusi menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya terkait distribusi Pokir di Kota Bogor. Diskusi lebih mengarah kepada upaya agar proses pendistribusian pekerjaan Pokir DPRD Kota Bogor sesuai dengan prosedur dan tata kelola yang normatif. Sehingga tidak terjadi mal prosedur yang pada akhirnya mengakibatkan tidak maksimalnya hasil pekerjaan di lapangan sehingga masyarakat dirugikan.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, hasil pertemuan dengan KADIN Kota Bogor bersama para asosiasi usaha jasa Kontruksi adalah agar penunjukan langsung (PL) anggaran Pokir ini lebih transparan. Karena itu, dirinya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu anggaran Pokir tahun 2022 dan seterusnya meminta pendampingan dari Aparat Penegak hukum (Apgakum) supaya tidak ada kekhawatiran alokasi serta penunjukan rekanan.
"Ya, itu penunjukan rekanan jangan sampai berbau tidak fair. Jadi kami harus mulai sampai kedepannya good goverment atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu harus diterapkan juga di permasalahan Pokir," ungkap Dedie kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (28/9/2022) malam.
Dedie mengatakan, untuk anggaran Pokir dari tahun sebelumnya menurun drastis mengingat pandemi Covid-19, tinggal kedepan pendampingan Apgakum, bisa konsultasi juga dengan BPK dan BPKP supaya tidak ada kekhawatiran dari pelaku usaha perihal adanya kecurangan. Kemudian yang kedua, dirinya meminta KADIN, jika ada anggota asosiasi yang disinyalir memperjualbelikan proyek untuk diblacklist.
"Untuk ranah itu, karena yang tahu teman-teman KADIN. Kami sudah menerapkan aturan, mereka yang ditunjuk memenangkan pekerjaan harus datang sendiri. Semisal direktur utamanya langsung, tidak boleh diwakilkan. Jangan semuanya disalahkan kepada pihak OPD, belum tentu pimpinan OPD-nya tahu langsung. Harus ada input dari KADIN juga," jelas Dedie.
Sementara itu, Ketua KADIN Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi menyampaikan audensi KADIN Kota Bogor diterima dengan baik oleh Pemkot Bogor. Dirinya selaku ketua KADIN dalam hal ini merupakan induknya organisasi yang membawahi Anggota Luar Biasa (ALB) khususnya di bidang jasa Kontruksi, kedepannya berharap ingin ciptakan iklim usaha yang kondusif di Kota Bogor. Terlebih KADIN dan Pemkot Bogor telah sama - sama menandatangani MOU yang prinsipnya agar Pemkot dan KADIN dapat bekerjasama dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah.
