• Rabu, 30 November 2022

Soal Menteri Jadi Capres, Presiden: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan

- Rabu, 2 November 2022 | 20:07 WIB
Foto : Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Foto : Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

dnewsstar - Presiden Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Kepala Negara menegaskan jajarannya untuk tetap mengutamakan tugasnya sebagai menteri meski berkontestasi dalam Pemilu 2024.

"Tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau Indo Defence 2022 Expo & Forum yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 2 November 2022.

Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi kinerja jajarannya apabila tidak dapat melakukan tugas dengan baik. "Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak," ungkapnya.

Untuk diketahui, MK membolehkan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak perlu mundur dari jabatannya sepanjang mendapatkan persetujuan dari Presiden dan cuti/nonaktif. Putusan ini berdasarkan permohonan dari Partai Garuda yang menguji Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Putusan itu tertuang dalam amar Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar pada Senin, 31 Oktober 2022, di Ruang Sidang Pleno MK.

"Saya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya," ujar Ketua MK Anwar Usman.

"Kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan Presiden dan cuti/non-aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden," sambungnya.

(*/Nai)

Editor : Dejan Julianto

Editor: Asep kurniawan

Sumber: Jokowi, Presiden, capres

Terkini

Lapas Bogor Resmikan Instalasi Air Langsung Konsumsi

Senin, 28 November 2022 | 19:46 WIB

BK DPRD Kota Bogor Tampung Aspirasi KADIN dan Jaskon

Kamis, 24 November 2022 | 20:22 WIB

RSUD dan IDI Kota Bogor kembali Kirim Tenaga Medis

Rabu, 23 November 2022 | 14:59 WIB

RSUD Kota Bogor Tampung Korban Gempa Cianjur

Rabu, 23 November 2022 | 14:58 WIB

Produk UMKM Alumni IPB Menembus Pasar Eropa

Selasa, 22 November 2022 | 20:59 WIB

Porwanas Jatim 2022: Tim Catur DKI Menang Dua Babak

Selasa, 22 November 2022 | 13:55 WIB

DPC Internasional HA IPB Belanda Dilantik

Minggu, 20 November 2022 | 19:03 WIB
X