dnewsstar - Pemerintah telah memutuskan peralihan siaran televisi analog ke televisi digital per 2 November 2022 lalu. Program disebut sebagai analog Switch Off (ASO) ini dilaksanakan di beberapa daerah, termasuk Kota Bogor.
Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya meminta kepada pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengalokasikan anggaran pengadaan Set Top Box (STB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan daftar penerima yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kota Bogor sebanyak 58 ribu, hanya 21 ribu Masyarakat disini yang baru menerima bantuan STB.
Dengan begitu, Atty menilai bantuan dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan lembaga penyiaran swasta tidak maksimal di daerah.
"Baru 21 ribu yang sudah menerima (STB), jadi kurang lebih masih ada 37 ribu yang belum menerima berdasarkan DTKS. Untuk itu saya minta pemkot untuk menganggarkan di APBD 2023, estimasi yang layak dan benar-benar diberikan STB berdasarkan kriteria khusus ada di angka 32 ribu," ungkapnya, Jum'at (11/11/2022).
Namun, sambung Atty, bisa juga pengadaan STB ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan kriterianya yang mendekati keadilan.
Ia mengatakan, masyarakat pada mengeluh lantaran penghentian siaran tv analog tersebut. Untuk bisa menikmati siaran tv digital, mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk pembelian STB.
"Masyarakat menengah kebawah hiburannya hanya tv, siaran (analog) dihentikan, yang gak dapat harus beli (STB), boro-boro untuk beli, mereka lebih memilih untuk beli keperluan yang lain yang lebih urgent," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, bahwa untervensi APBD untuk kebutuhan STB bagi masyarakat saat ini sangatlah ditunggu, mengingat tv merupakan hiburan satu-satunya untuk keluarga.
Dalam kesempatan ini, Atty juga meminta agar Pemkot Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Sosial untuk berperan aktif dan hadir ditengah masyarakat.
Dirinya akan memperjuangkan anggaran STB bagi masyarakat kurang mampu yang terdata di DTKS. Menurutnya, dalam hitungan sementara APBD 2023 mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
"Perjuangan saya ini juga mendapatkan respon baik dari pak wakil wali kota. Rencananya dalam waktu dekat akan segera dibahas di internal pemkot dengan melibatkan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait," kata Atty yang juga sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor itu. (*/Nai)
Editor : Dejan Julianto
