Dia mengungkapkan hal itu berdasarkan daftar penerima yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kota Bogor sebanyak 58 ribu, hanya 21 ribu yang baru menerima bantuan STB.
"Baru 21 ribu yang sudah menerima (STB), jadi kurang lebih masih ada 37 ribu yang belum menerima berdasarkan DTKS. Untuk itu saya minta pemkot untuk menganggarkan di APBD 2023, estimasi yang layak dan benar-benar diberikan STB berdasarkan kriteria khusus ada di angka 32 ribu," ungkapnya, Jumat (11/11) lalu.
Namun, sambung Atty, bisa juga pengadaan STB ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan kriterianya yang mendekati keadilan.
Ia mengatakan, masyarakat pada mengeluh lantaran penghentian siaran tv analog tersebut. Untuk bisa menikmati siaran tv digital, mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk pembelian STB.
"Masyarakat menengah kebawah hiburannya hanya tv, siaran (analog) dihentikan, yang gak dapat harus beli (STB), boro-boro untuk beli, mereka lebih memilih untuk beli keperluan yang lain yang lebih urgent," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, bahwa intervensi APBD untuk kebutuhan STB bagi masyarakat saat ini sangatlah ditunggu, mengingat tv merupakan hiburan satu-satunya untuk keluarga.
Dalam kesempatan itu, Atty juga meminta agar Pemkot Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Sosial untuk berperan aktif dan hadir ditengah masyarakat.
Dirinya akan memperjuangkan anggaran STB bagi masyarakat kurang mampu yang terdata di DTKS. Menurutnya, dalam hitungan sementara APBD 2023 mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
"Perjuangan saya ini juga mendapatkan respon baik dari pak wakil wali kota. Rencananya dalam waktu dekat akan segera dibahas di internal pemkot dengan melibatkan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait," kata Atty yang juga sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor itu. (*/Nai)
